Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi saat memimpin Kunsfik mengunjungi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Sumatera Barat. Foto: Ulfi/vel

PARLEMENTARIA, Padang - Intensitas bencana yang sangat tinggi belakangan ini menerpa Sumatera Barat. Untuk itu Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Sumatera Barat, dengan fokus utama pada isu kebencanaan.

Hal tersebut menjadi fokus utama saat mengunjungi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Sumatera Barat. “Berdasarkan laporan yang kami terima, tahun 2023/2024 menunjukkan intensitas bencana yang sangat tinggi, terutama banjir, tanah longsor, dan gempa bumi,” ungkapnya Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi, Padang, Sumatera Barat, Sabtu (6/7/2024).

Hal ini juga menyampaikan keprihatinannya terkait keterbatasan anggaran yang dimiliki BNPB untuk penanggulangan bencana di Sumatera Barat. Oleh karena itu, ia mengimbau pemerintah daerah untuk berpartisipasi aktif dalam upaya penanggulangan bencana, termasuk dalam hal penyediaan anggaran. 

Selain itu, edukasi kepada masyarakat dan mitigasi bencana menjadi hal yang sangat penting untuk meminimalkan dampak bencana.

"BNPB sudah berada di jalan yang benar dan bekerja sesuai dengan perintah konstitusi, bahwa negara berkewajiban melindungi segenap warga negara dan seluruh tumpah darah Indonesia di manapun berada," ujarnya.

Politisi Fraksi PAN juga menyatakan bahwa Sumatera Barat patut bersyukur telah memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) BNPB. Namun, ia mendorong agar UPTD ini dikembangkan menjadi sebuah balai besar, mengingat kebutuhan penanggulangan bencana yang mendesak di Sumatera Barat dan Indonesia secara umum.

BNPB sendiri telah merencanakan pembangunan 7 balai besar, dan Sumatera Barat akan menjadi salah satu pilot point mengingat intensitas bencana yang sangat tinggi di luar Jawa.

“Dengan ini Kita berharap dapat meningkatkan kesiapan dan efektivitas penanggulangan bencana di Sumatera Barat, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan BNPB dalam menghadapi tantangan kebencanaan di masa mendatang,” tutupnya. (upi/aha)